Beltim, Revisi Peraturan Bupati Tentang Pilkades

  • Whatsapp

KeizalinNews.com, Belitung Timur

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada April 2022 mendatang diharapkan akan berjalan lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya. Untuk itu, perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa harus dilakukan.

Bacaan Lainnya

Revisi terhadap Perbup itu juga penting untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

“Isi perubahannya tetang penerapan protokol kesehatan di dalam pelaksanaan Pilkades Serentak, sehingga perlu merevisi Peraturan Bupati yang sudah ada, untuk menambahkan pasal atau pun bab terkait penerapan prokes secara ketat. Kita tidak ingin Pilkades ini jadi kluster COVID-19 di Beltim,” ujar Adit.

Dalam Rancangan Perbup Pilkades itu pula nantinya akan mengakomodir adanya Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) di setiap desa pemilihan. Jika dulunya masuk dalam kepanitiaan di tingkat desa, maka dalam aturan ini Pantarlih akan menjadi petugas khusus.

“Tiap desa pemilihan satu orang. Mereka tetap di bawah kepanitian pemilihan desa,” ungkap Aditya.

Selain itu pula, rentang waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan ditambah. Dari sebelumnya 12 hari menjadi dua bulan.

“Sumber awal DPT ini, DPT pada Pemilu atau Pilkada serentak terakhir. Waktu pendaftaran dan penyusunnya kita perpanjang,” jelas Adit.

Meski adanya perubahan atau revisi pada Perbup, Aditya dengan tegas menyatakan Perbup tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

“Meski di Perbup nanti ada perpanjangan DPT, namun yang berhak memilih adalah warga yang terdaftar dalam DPT. Kecuali Perda itu sudah direvisi, itu pun untuk pemilihan kepala desa yang akan datang,” kata Aditya.

Pada revisi Perbup itu pula, Panitia Pilkades di Kabupaten akan memperbanyak sosialiasi ke masyakat. Ditambah pula, dengan mencetak buku saku untuk panduan teknis panitia di tingkat desa dan pendistribusian Logistik Prokes oleh DSPMD ke seluruh panitia tingkat desa. (My/@2!)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *