Komisi II DPRD Kabupaten Belitung Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Terkait Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

  • Whatsapp

KeizalinNews.com, TANJUNGPANDAN

Komisi II DPRD Kabupaten Belitung gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Regina Pacis dan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung terkait hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bacaan Lainnya

“Kita memanggil mereka untuk meminta keterangan berkaitan dengan hasil audit BPK. Apa yang menjadi penyebab sehingga hal tersebut bisa terjadi,” kata Suherman selaku Pimpinan RDP tersebut kepada Wartawan

Dijelaskannya, sesuai laporan yang mereka sampaikan bahwa dari tahun 2016 belum ada kewajiban yang mereka (KSU Regina Pacis,red) setorkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.

Karena mereka telah melakukan perjanjian kerjasama penataan aset dengan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung.

“Kendala mereka cukup banyak sehingga kewajiban mereka yang harus penuhi dari perjanjian tersebut tidak mereka laksanakan. Kita dari DPRD sesuai prosedur, kita mendelegasikan mereka untuk berkoordinasi dengan BPK. jumlah temuannya tidak banyak tetapi ada temukan,” pungkasnya.

Sementara itu Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Belitung Vina Cristyn Ferani menambahkan, KSU Regina Pacis tidak dapat membayar lantaran pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang secara.

“Kalau secara hitung-hitungan di atas kertas mestinya mereka bisa Surplus namun realisasinya banyak pedagang yang tidak membayar sewa sehingga KSU tidak bisa memenuhi kewajiban,” jelasnya.

Lanjutnya mengatakan, KSU Regina Pacis sebenarnya sudah membuat surat pengunduran untuk pengelolaan Pasar Berehun pada tanggal 4 Nopember 2019.

“Mereka secara resmi sudah mengembalikan ke dinas terkait, kerena mereka tidak sanggup lagi untuk mengelola Pasar Berehun lantas, dari Dinas sendiri juga sudah menyampaikan surat kepada Bupati supaya di berikan rekom untuk mengelola Pasar Berehun namun sampai saat ini belum terlaksana,” katanya.

Dikatakan Vina Cristyn Ferani, dalam RDP ini pihaknya meminta Bupati agar memberikan keputusan untuk menunjuk Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebagai mengelola Pasar Berehun.

“Kemudian untuk sewa yang belum di bayarkan oleh KSU Regina Pacis kita memberikan tiga opsi nyaitu memberikan keringanan, kelenturan dan membebaskan namun tentunya ada tahapan dan kajian yang harus dilalui,” tandasnya. (My/Rz)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *